Mayoritas Program Tembus 90%, Tapi Ada yang Belum Jalan, Ini Catatan LKPJ 2025
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Demak, Selasa (31/3/2026). Foto: Sm
ARUSUTAMA.com – DPRD Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna ke-7 Masa Sidang I Tahun 2026 dengan agenda penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Demak Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna DPRD Demak, Selasa (31/3/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Demak Zayinul Fata, didampingi Wakil Ketua Ike Candra Agustina, serta dihadiri Bupati Demak Eisti’anah, Wakil Bupati, jajaran Forkopimda, dan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua DPRD Demak Zayinul Fata menyampaikan bahwa rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam rangka pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.
“Penyerahan LKPJ ini merupakan tindak lanjut dari surat Bupati Demak Nomor 130/226 tanggal 11 Maret 2026 terkait permohonan alokasi waktu penyampaian laporan tahun anggaran 2025,” ujarnya.
Dalam paparannya, Bupati Demak Eisti’anah menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah sepanjang tahun 2025 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 dengan visi “Demak Semakin Bermartabat, Maju, dan Sejahtera”.
“Pelaksanaan pembangunan tahun 2025 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai target RPJMD, melalui penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal,” kata Eisti’anah.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator kinerja menunjukkan capaian positif. Di antaranya, peningkatan harmonisasi kehidupan beragama mencapai 73,56 persen, serta tata kelola pemerintahan berbasis smart city sebesar 75 persen.
Selain itu, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah tercatat 91,14 persen, sementara sektor pendidikan dan kesehatan mencapai 98,07 persen. Pengembangan inovasi daerah bahkan telah memenuhi target 100 persen pada tahun 2025.
“Capaian ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pelaksanaan program prioritas daerah, meskipun masih terdapat beberapa sektor yang perlu dioptimalkan,” jelasnya.
Di sektor infrastruktur, percepatan pembangunan di kawasan pesisir, pertanian, dan pusat pertumbuhan mencapai 89,46 persen. Sementara itu, program pemenuhan ekonomi masyarakat serta perlindungan sosial juga mencatat capaian maksimal.
Adapun untuk program perluasan kawasan perkotaan, pada tahun 2025 belum dilaksanakan, namun progres menuju target tahun 2026 telah mencapai 66,67 persen.
“Kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar seluruh target pembangunan dapat tercapai secara optimal hingga akhir periode RPJMD,” tegas Eisti’anah.
Rapat paripurna ditutup dengan kegiatan halal bihalal sebagai bentuk penguatan silaturahmi antara DPRD dan pemerintah daerah pasca Hari Raya Idulfitri. (Sm)
