Belanja Pegawai Gemuk, Pembangunan Infrastruktur Demak Terancam Melambat
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan arah kebijakan pembangunan daerah dalam Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/1/2026). Foto: Sm
ARUSUTAMA.com – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Demak masih menghadapi tantangan serius akibat dominasi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan Bupati Demak, Eisti’anah, dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Gedung Gradhika Bina Praja, Kamis (22/01/2026).
Bupati Eisti’anah menyampaikan bahwa keterbatasan ruang fiskal daerah berdampak langsung pada optimalisasi pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur dasar maupun penunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Padahal, pemerintah daerah tetap dibebani kewajiban pemenuhan belanja mandatory yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Belanja pegawai masih mendominasi APBD kita, sementara pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan daerah sesuai mandatory. Ini menjadi tantangan yang harus kita hadapi bersama,” ujar Eisti’anah.
Ia menjelaskan, pada tahun 2026 dana transfer ke daerah mengalami penurunan akibat banyaknya program nasional yang harus dibiayai pemerintah pusat. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dan inovatif dalam menentukan prioritas pembangunan.
“Akibat keterbatasan anggaran, pembangunan infrastruktur harus benar-benar diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Demak tetap berupaya menyelaraskan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, serta dokumen perencanaan jangka menengah daerah (RPJMD). Infrastruktur yang mendukung sektor unggulan daerah menjadi prioritas agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Demak, Khomarudin, menilai pembangunan infrastruktur memiliki peran penting dalam menopang aktivitas ekonomi dan ketenagakerjaan. Kedekatan wilayah Demak dengan kawasan industri Semarang serta Kawasan Ekonomi Khusus Kendal dan Batang dinilai memberikan efek positif terhadap mobilitas tenaga kerja dan distribusi barang.
“Pembangunan infrastruktur, khususnya akses transportasi dan konektivitas wilayah, berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pergerakan ekonomi,” ungkap Khomarudin.
Ia memaparkan, tren penurunan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Demak dalam lima tahun terakhir turut dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi di kawasan industri sekitar. Pada 2025, tingkat pengangguran tercatat sebesar 4,58 persen, menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2027 yang mengusung tema “Menguatkan Sektor Unggulan Daerah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi” tersebut menjadi wadah penyelarasan kebutuhan pembangunan infrastruktur daerah dengan aspirasi masyarakat, dunia usaha, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Demak Muhammad Badruddin, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, jajaran OPD, Kepala BPS Kabupaten Demak, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, instansi vertikal, akademisi, pelaku usaha, LSM, tokoh masyarakat, serta perwakilan organisasi perempuan, pemuda, dan difabel. (Sm)
