Demi Gas Elpiji, Warga Sayung Rela Keliling Desa Hingga ke Kecamatan Lain!

Warga Sayung kesulitan mencari Elpiji 3 Kilogram di desanya, Selasa (12/2). Foto: Sam
ARUSUTAMA.com – Warga di Desa Banjarsari, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, mengeluhkan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang sudah berlangsung sekitar satu bulan terakhir. Kondisi ini diperparah dengan harga yang melambung, membuat banyak masyarakat kesulitan, terutama para pelaku usaha kecil.
Salah satu warga, Shofa Fikria, yang memiliki usaha kedai es teh, mengungkapkan kekesalannya karena sulitnya mendapatkan gas elpiji untuk keperluan usahanya.
“Mahal tidak masalah, asal mudah didapat. Ini sudah susah nyarinya, mahal pula,” keluhnya, Selasa (11/2/2025).
Ia bahkan harus berkeliling ke berbagai desa hingga ke Buyaran, yang berjarak sekitar 8 kilometer dari rumahnya, demi mendapatkan gas elpiji. Di sana, ia membeli dengan harga Rp30.000 per tabung, sementara di Banjarsari harga mencapai Rp35.000.
“Semua desa saya puteri, sampai ke rumah saudara di Bonang yang beda kecamatan,” tambahnya.
Tak hanya dirinya, beberapa warga lain juga mengalami hal serupa. Ada yang bahkan tidak bisa memasak selama dua hari karena tidak mendapatkan gas. Situasi ini semakin menyulitkan, terutama bagi para pelaku usaha kecil seperti Shofa, yang harus menutup sementara warung seafood miliknya akibat banjir dan kelangkaan gas.
“Kami berharap pemerintah segera turun tangan, menjamin ketersediaan dan distribusi gas elpiji, terutama yang bersubsidi. Jangan sampai masyarakat semakin terbebani,” tegasnya.
Menanggapi kelangkaan ini, Direktur PT Anwusa Gas Demak, Patno Zuwanto, menjelaskan bahwa masalah ini terjadi karena adanya kepanikan warga terkait isu penghapusan pengecer.
“Sebenarnya, pengecer tetap diperbolehkan. Namun, banjir menjadi kendala utama dalam distribusi,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dari lima truk pengangkut gas, hanya dua yang dapat beroperasi karena banjir. Di pangkalan, harga gas elpiji seharusnya tetap Rp18.000 per tabung, dan pihaknya telah menginstruksikan agar tidak ada penimbunan.
“Kalau ada pangkalan menjual lebih mahal, kami akan berikan sanksi, seperti pengurangan pasokan. Sementara harga di pengecer memang belum ada ketentuan resmi dari Pertamina, tapi seharusnya tidak boleh terlalu tinggi,” jelasnya.
Masyarakat berharap pemerintah segera menetapkan langkah darurat untuk mengatasi kelangkaan ini agar tidak semakin menyulitkan warga, khususnya para pedagang kecil yang menggantungkan hidup pada usaha mereka. (Sm)
