Klarifikasi Isu Pungutan, Humas Proyek Tol Semarang–Demak Minta Retribusi Lokal Dikelola Transparan

ARUSUTAMA.com – Menanggapi pemberitaan sebelumnya terkait pungutan yang terjadi di sepanjang jalur Morosari–Bedono, Humas CRBC Wika PP Semarang–Demak, Robby Sumarna, menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf kepada masyarakat.

Robby menjelaskan bahwa informasi soal adanya pungutan di wilayah tersebut awalnya diperoleh dari para sopir dan pengusaha pemasok material proyek Tol Semarang–Demak, khususnya di seksi 1B, Bedono–Sayung.

“Benar bahwa informasi tersebut berasal dari para supir dan pengusaha pasir. Dan setelah kami telusuri, ternyata memang ada retribusi sebesar Rp10.000 per truk, yang dikumpulkan untuk kepentingan sosial seperti perawatan makam,” ujar Robby saat dikonfirmasi, Minggu (1/6/2025).

Ia menyambut baik klarifikasi dari pengurus RW setempat yang telah menjelaskan bahwa pungutan tersebut merupakan bentuk infak sukarela. Namun demikian, Robby menyarankan agar mekanisme retribusi tersebut ke depannya dilakukan secara lebih transparan.

“Kami harap infak itu bisa disosialisasikan melalui papan pengumuman atau pos resmi, disertai karcis sebagai bukti. Hal ini untuk menghindari kesan negatif dan tudingan sebagai pungutan liar,” katanya.

Robby juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bedono dan Morosari apabila pernyataannya sebelumnya menimbulkan kesalahpahaman atau menyinggung pihak tertentu.

“Saya hanya menjawab pertanyaan media dan menyampaikan keluhan dari para sopir serta pengusaha. Tidak ada niat untuk menyudutkan masyarakat,” jelasnya.

Sebagai pembanding, ia mengungkapkan bahwa di wilayah Semarang, pungutan serupa sudah tertata dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kontraktor dan pengelola lokasi, dengan nominal Rp5.000 per truk dan Rp10.000 per tronton. Pungutan tersebut disertai karcis resmi dan dilaporkan secara rutin dalam pertemuan bulanan bersama pihak terkait.

“Kalau di Semarang, volume truk yang masuk bisa mencapai 300 hingga 700 DT per hari. Adapun di Bedono, kami belum memperoleh data pasti, hanya berdasarkan informasi para sopir bahwa nilainya berkisar antara Rp8.000 hingga Rp24.000 per kendaraan, tergantung muatan,” ujarnya.

Robby berharap masyarakat sekitar lokasi proyek dapat segera menjalin kerja sama resmi dengan Kementerian PUPR atau kontraktor, dengan pengawasan dari pemerintah daerah. Dengan begitu, potensi polemik dan kesalahpahaman bisa dihindari ke depan.

“Semoga pernyataan ini menjadi pembelajaran bersama. Sekali lagi, saya mohon maaf dan berharap seluruh pihak dapat bersinergi demi kelancaran proyek yang membawa manfaat besar bagi masyarakat,” tutupnya. (Sam)