DPRD Desak Realisasi Dana Rp 1,7 Triliun untuk Tanggul Laut dan Penanganan Rob
DPRD Demak saat gelar rapat Paripurna ke-16 masa sidang kedua tentang pandangan umum fraksi-fraksi di Aula DPRD, Senin (2/6/2). Foto: Sam
ARUSUTAMA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, Senin (2/6/2025).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Zayinul Fata itu digelar di ruang paripurna DPRD. Dalam forum tersebut, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan khusus terkait realisasi anggaran pada sektor pertanian.
Ketua Fraksi PKB, Sukono, menyampaikan bahwa anggaran pertanian dinilai belum menyentuh langsung kebutuhan petani yang terdampak musibah rob dan banjir. Ia menyoroti kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani yang mengalami gagal panen akibat bencana tersebut.
“Ratusan hektare sawah milik petani gagal panen, namun belum ada alokasi anggaran untuk kompensasi. Pemerintah daerah perlu memberikan perhatian serius karena kejadian ini terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Pembangunan Sejahtera (DPS) menyoroti pentingnya pengawalan anggaran penanganan rob senilai Rp 1,7 triliun yang telah diajukan ke pemerintah pusat. Ketua Fraksi DPS, Bambang Setyo Utomo, meminta Pemkab Demak mengambil langkah konkret agar anggaran tersebut dapat direalisasikan.
“Kami mendorong Bupati melakukan sinkronisasi program dengan prioritas nasional, menyusun kajian teknis mendalam, serta melakukan konsultasi intensif dengan kementerian atau lembaga terkait. Ini penting agar usulan tidak sekadar menjadi dokumen tanpa tindak lanjut,” jelasnya.
Menanggapi pandangan fraksi-fraksi, Ketua DPRD Zayinul Fata berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat memperkaya pembahasan Raperda. Ia juga meminta Penjabat Bupati Demak segera memberikan jawaban atas pandangan umum yang telah disampaikan.
“Pandangan fraksi menjadi sumbang saran penting untuk memperkuat pembahasan Raperda. Kami harap ada respon cepat dari Plh Bupati atas catatan-catatan tersebut,” tandasnya. (Sm)
