Pupuk Subsidi Lebih Mudah, DPR RI Minta PT Pupuk Indonesia Gencar Turun ke Petani

Komisi IV DPR RI bersama PT Pupuk Indonesia dan Pemkab Demak menggelar sosialisasi skema baru tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi di Hotel Amantis, Jumat (26/9). Foto: Sam
ARUSUTAMA.com – Komisi IV DPR RI mendorong PT Pupuk Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Demak untuk lebih gencar melakukan sosialisasi terkait skema baru tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi. Upaya ini dinilai penting agar para petani mendapatkan informasi yang jelas dan tidak terjebak kabar simpang siur.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menegaskan bahwa skema baru tersebut hadir untuk menyederhanakan jalur distribusi pupuk sehingga lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran. Hal itu ia sampaikan usai membuka kegiatan bimbingan teknis (bimtek) terkait kebijakan pupuk bersubsidi di Hotel Amantis, Demak, Jumat (26/9/2025).
“Distribusi pupuk yang dulu berliku-liku sekarang dipangkas agar lebih sederhana. Regulasi sudah ada, tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan,” jelas Hindun.
Menurutnya, pemerintah pusat kini tengah serius membenahi sektor pangan, termasuk memastikan pupuk subsidi mudah diakses petani. Karena itu, sosialisasi langsung ke lapangan harus diperkuat agar petani tidak hanya mengandalkan informasi dari media sosial yang belum tentu benar.
“PT Pupuk harus turun langsung memberi penjelasan sehingga petani bisa paham. Kepala daerah juga harus gencar menyosialisasikan skema baru ini,” tambahnya.
Hindun menekankan, jika ada kendala dalam implementasi penyaluran pupuk di daerah, segera dilaporkan untuk dijadikan bahan evaluasi. Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawasi jalannya kebijakan agar distribusi pupuk benar-benar tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bantuan pupuk benar-benar tepat sasaran. Kalau ada kendala di lapangan, segera sampaikan agar bisa kami bawa ke rapat dengan kementerian,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa Presiden sangat memperhatikan masalah pupuk sebagai penopang utama ketahanan pangan nasional.
“Tugas kami memastikan kebijakan ini berjalan dengan baik, tidak berbelit-belit, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh petani,” pungkasnya. (Sm)