Rob di Sayung Jadi Prioritas Nasional, Wabup Demak Sambut Komitmen Pemerintah Pusat

Wakil Bupati Demak, Muhammad Badruddin, seusai Rapat Paripurna DPRD, Selasa (22/4). Foto: Sam
ARUSUTAMA.com – Harapan masyarakat pesisir Kabupaten Demak untuk terbebas dari bencana rob kian mendekati kenyataan. Wakil Bupati Demak, Mochammad Badrudin, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat kini memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang selama ini menghantui wilayah pesisir, khususnya Kecamatan Sayung.
Dalam forum retret bersama jajaran kementerian, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan secara langsung rencana besar pembangunan sistem pengendalian rob di kawasan pantai utara Jawa. Rencana ini bukan proyek biasa, melainkan bagian dari program strategis nasional yang akan mulai dijalankan pada tahun 2025. AHY sendiri mendapat mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk menangani permasalahan ini.
“Ini bukan proyek biasa. Penanganan rob, terutama di Demak, merupakan amanat langsung dari Presiden. Proyek ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan kawasan pantura,” ungkap Gus Bad sapaan akrabnya seusai Rapat Paripurna DPRD Demak, Selasa (22/4/2025).
Kecamatan Sayung disebut sebagai salah satu titik paling kritis. Gus Bad menjelaskan bahwa abrasi dan rob telah mengikis permukiman warga dan mengganggu akses jalan. Ia menekankan pentingnya percepatan proyek, mengingat dampaknya yang luas terhadap kehidupan masyarakat.
“Sayung sudah kehilangan banyak. Ini menyangkut keselamatan dan masa depan ribuan warga. Kami berharap ini jadi prioritas utama,” tegasnya.
Guna mendukung realisasi proyek, Pemerintah Kabupaten Demak aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurut Gus Bad, informasi terkait kesiapan anggaran dan jadwal pelaksanaan proyek telah disampaikan AHY dalam pertemuan di Magelang.
“Anggaran telah disiapkan dan proyek akan dimulai tahun ini. Ini komitmen yang kami sambut dengan antusias,” ucapnya.
Selain menunggu aksi dari pemerintah pusat, Pemkab Demak juga tidak berpangku tangan. Penanganan rob telah dimasukkan ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta ditopang dengan berbagai program mitigasi lokal seperti penguatan drainase, pembangunan tanggul darurat, hingga pembukaan akses jalan untuk warga terdampak.
“Kami bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Mitigasi di lapangan terus kami jalankan sebagai bentuk komitmen daerah,” ujar Gus Bad.
Ia pun berharap program ini benar-benar dilaksanakan secara konsisten dan tidak berhenti di tengah jalan, demi mengakhiri ketakutan warga setiap kali air laut pasang.
“Ini bukan sekadar urusan teknis, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlanjutan hidup masyarakat. Jangan biarkan mereka menjadi korban karena lambatnya birokrasi,” pungkasnya. (Sm)
