Jalur Pantura Tergenang Rob, Mahasiswa Tagih Tanggung Jawab Pemerintah Pusat
Kondisi jalur Pantura Sayung tergenang banjir rob, Minggu (25/5/2025). Foto: Sm
ARUSUTAMA.com – Bencana rob yang kian parah di kawasan Pantura Jawa Tengah, khususnya di wilayah Sayung, Demak hingga Kaligawe, Semarang, menyita perhatian berbagai kalangan. Tidak hanya masyarakat terdampak, kalangan mahasiswa pun angkat suara atas lambannya penanganan yang dilakukan pemerintah.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) KM Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Wiyu Ghaniy, menyoroti dampak besar rob yang telah menggenangi Jalan Raya Pantura. Kondisi ini dinilainya sangat meresahkan, tidak hanya bagi warga sekitar, namun juga bagi para pengguna jalan nasional yang melintasi Sayung, Genuk, Kaligawe hingga Tanjungmas.
“Rob di Pantura bukan lagi sekadar isu lokal. Ini sudah menjadi masalah besar yang membutuhkan perhatian lintas sektor dan lintas wilayah. Pemerintah Kabupaten, Provinsi, hingga Pusat harus segera duduk bersama menyelesaikan persoalan ini,” tegas Ghaniy, Minggu (25/5/2025).
Menurutnya, rob yang terus terjadi harus diangkat menjadi bencana nasional agar penanganannya bisa maksimal dengan dukungan berbagai pihak. Ia menilai koordinasi antarlembaga dan pemerintah lintas tingkat menjadi kunci penting dalam penyelesaian permasalahan yang telah merugikan banyak pihak tersebut.
“Kami mendesak agar bencana rob ini tidak lagi dianggap sebagai tanggung jawab daerah semata. Pemerintah pusat harus turut campur tangan dan menjadikan penanganan rob sebagai program prioritas nasional,” tambahnya.
Dalam pernyataannya, Ghaniy juga menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak-pihak terkait. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk aktif dalam menyusun solusi bersama, berkoordinasi dengan instansi teknis seperti Kementerian PUPR, BBWS, Dinas Perhubungan, dan Pemerintah Pusat.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengawasan terhadap industri di wilayah terdampak.
“Tindak tegas perusahaan yang mengabaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Libatkan Pemkab Demak, Pemkot Semarang, dan hadirkan para tenaga ahli di bidang infrastruktur, geologi, kelautan, serta lingkungan,” tutupnya. (Sm)
