Gerakan Perempuan Pesisir Demak Hadapi Krisis Iklim dan Kekerasan Berbasis Gender
Peserta FGD “Peran Perempuan Pesisir dalam Adaptasi Krisis Iklim dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender” berpose bersama usai sesi diskusi di Sanggar Pramuka Demak. Foto: Ist.
ARUSUTAMA.com — Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Peran Perempuan Pesisir dalam Adaptasi Krisis Iklim dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender” di Sanggar Pramuka Demak.
Kegiatan yang didukung oleh GENERATE Project dari University of Leeds ini digelar dalam rangka memperingati Hari Perempuan Nelayan Sedunia yang jatuh pada 5 November 2025.
FGD tersebut dihadiri oleh perwakilan masyarakat pesisir dari lima desa di Kabupaten Demak — Morodemak, Purworejo, Margolinduk, Timbulsloko, dan Bedono. Peserta mendiskusikan berbagai isu penting seperti dampak perubahan iklim terhadap kehidupan pesisir, tantangan adaptasi berbasis gender, serta meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga akibat tekanan ekonomi dan lingkungan.
Dalam sesi diskusi, peserta mengungkapkan bahwa banjir rob menjadi persoalan utama yang memengaruhi kehidupan masyarakat. “Setiap kali air pasang datang, rumah kami terendam dan aktivitas ekonomi lumpuh. Kami kehilangan tempat tinggal dan ketenangan,” ujar Sulastri, nelayan perempuan dari Bedono, Senin (10/11/2025).
Perubahan pola cuaca dan musim tangkap ikan juga menjadi perhatian. Berdasarkan kalender musim yang disusun bersama, peserta menemukan bahwa musim hujan kini datang lebih cepat dan lebih lama, sementara musim panas menjadi tidak menentu. “Bawal putih yang dulu banyak ditangkap kini hampir tak terlihat,” kata Nurhayati, anggota Puspita Bahari.
Selain krisis lingkungan, diskusi juga menyoroti meningkatnya Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Menurut para peserta, tekanan ekonomi, budaya patriarki, dan rendahnya akses terhadap layanan publik memperburuk kondisi perempuan.
“Budaya patriarki menjadi akar dari banyak persoalan. Saat ekonomi menurun, perempuan sering kali menjadi pihak yang paling terdampak, baik fisik maupun psikis,” tutur Musrifah, salah satu aktivis yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Meski menghadapi berbagai tantangan, gerakan perempuan nelayan terus menunjukkan ketahanan dan solidaritas. Melalui Puspita Bahari, mereka melakukan aksi nyata seperti penanaman mangrove, perbaikan akses jalan secara gotong royong, pembentukan kelompok swadaya, serta pendirian bank sampah di beberapa desa.
“Kami tidak ingin hanya menunggu bantuan. Kami ingin menunjukkan bahwa perempuan pesisir bisa menjadi pelaku perubahan,” ungkap Masnuah, pendiri Puspita Bahari.
Dalam penutupan FGD, peserta menyampaikan beberapa rekomendasi kepada pemerintah, di antaranya perbaikan infrastruktur di wilayah terdampak rob, penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan yang inklusif, serta penganggaran yang sensitif gender dalam kebijakan adaptasi perubahan iklim.
“Perempuan pesisir tidak ingin hanya dipandang sebagai korban. Kami ingin dilibatkan dalam setiap kebijakan yang menyangkut masa depan kami,” tegas Masnuah.
Sebagai informasi, sejak berdiri pada 2005, Puspita Bahari menjadi salah satu organisasi akar rumput penting di pesisir Jawa Tengah yang terus berusaha memperjuangkan hak-hak perempuan nelayan. (Sam)
