TKD Dipangkas Rp239 Miliar, Pemkab Demak Lakukan Efisiensi 30 Persen dan Fokuskan Program Prioritas
Ketua DPRD Zayinul Fata bersama stakeholder lainnya saat menyepakati hasil saat gelar Rapat Paripurna persetujuan bersama APBD Demak 2026, Kamis (27/11/2025) Foto: ist.
ARUSUTAMA.com – Kebijakan pemerintah pusat memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dalam APBN 2026 turut memberikan dampak signifikan bagi Kabupaten Demak. Secara nasional, alokasi TKD turun sebesar 29,34 persen dari Rp919 triliun menjadi Rp693 triliun. Di Kabupaten Demak sendiri, pemangkasan mencapai Rp239 miliar.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Demak menyiapkan langkah antisipatif, salah satunya melakukan efisiensi anggaran sebesar 30 persen di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati Demak Eisti’anah menyampaikan bahwa penurunan TKD secara otomatis mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.
“Dengan adanya pemangkasan TKD ini memang harus dilakukan penyesuaian bersama. Untuk Demak sebesar Rp239 miliar, dan pemangkasan ini juga berdampak pada Dewan. Pemkab melakukan efisiensi, seluruh kegiatan di OPD dilakukan pemotongan sebesar 30 persen,” jelasnya usai rapat paripurna persetujuan bersama APBD Demak 2026, Kamis (27/11/2025) malam.
Meski demikian, Pemkab Demak tetap mengutamakan keberlanjutan program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.
“Kami memprioritaskan program-program yang sudah direncanakan, khususnya yang menyentuh langsung masyarakat. Ini tetap kami kerjakan sambil melihat urgensinya. Untuk pemotongan anggaran, kami fokuskan pada OPD,” ujar Eisti’anah.
Ia mengakui bahwa pemangkasan anggaran dari pusat berdampak pada berbagai kegiatan yang telah disusun sebelumnya. Namun, Pemkab akan mengoptimalkan kolaborasi antar sektor agar kegiatan strategis tetap berjalan.
“Pasti berdampak. Kami berupaya mengkolaborasikan anggaran agar bisa menjawab kebutuhan kegiatan. Tema tahun ini adalah efektif dan efisien. Ini kami gelorakan kepada seluruh ASN. Contohnya dalam penanganan stunting, kita bisa kerjakan bersama,” ungkapnya.
Salah satu program prioritas yang tetap dimasifkan adalah normalisasi sungai, mengingat Demak mengalami banjir besar pada 2024. Normalisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai mitigasi bencana, tetapi juga mendukung ketahanan pangan yang menjadi prioritas nasional.
“Kita mengambil hikmah dari kejadian banjir 2024, sehingga normalisasi sungai menjadi fokus utama. Ini sekaligus untuk mendukung ketahanan pangan,” terangnya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Demak juga tetap berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur, termasuk perbaikan jalan dan pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Perbaikan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten akan kami masifkan. Kami juga terus berkoordinasi dengan BP2JN untuk ruas yang menjadi kewenangan pusat maupun provinsi. Untuk PJU, meski bukan kewenangan kami, tetap kami anggarkan karena ini kebutuhan masyarakat,” tambah Eisti’anah.
Dengan minimnya anggaran, Pemkab akan memperkuat komunikasi dan sinergi dengan pemerintah pusat agar kebutuhan strategis daerah tetap mendapat perhatian.
“Semuanya memang membutuhkan prioritas, tetapi dengan anggaran terbatas, tentu kita akan lebih intens berkomunikasi dengan pusat terkait berbagai kebutuhan tersebut,” pungkasnya.
Dengan strategi efisiensi dan fokus pada program inti, Pemkab Demak berharap mampu menjaga stabilitas pembangunan meski berada di tengah keterbatasan fiskal.
