Puspita Bahari dan JPP Nusantara Kolaborasi untuk Pemberdayaan Perempuan Nelayan

ARUSUTAMA.com – Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, yang didirikan pada 25 Desember 2005, telah lama berjuang untuk memberdayakan ekonomi dan advokasi hak-hak perempuan nelayan. Puspita Bahari menerima kunjungan belajar dari Jaringan Perempuan Pedesaan (JPP) Nusantara yang difasilitasi oleh Bina Desa, dengan kegiatan yang berlangsung di Desa Morodemak, Desa Purworejo, dan Desa Timbulsloko, Minggu-Selasa (4-6/8).

Kunjungan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran mengenai pengorganisasian, pemberdayaan ekonomi, pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, advokasi hak atas identitas, dan perlindungan perempuan nelayan, serta ketangguhan dalam menghadapi krisis iklim. Sebanyak 19 perempuan penggagas dan pemimpin komunitas dari berbagai provinsi di Indonesia berpartisipasi dalam kegiatan ini.

Rombongan JPP Nusantara dan Bina Desa tiba di Demak dan disambut oleh Ketua dan Pendiri Puspita Bahari, Masnu’ah, di Okade Coffee and Resto, Minggu (4/8). Masnu’ah memperkenalkan sejarah dan kegiatan Puspita Bahari yang telah berdiri selama 19 tahun, membantu lebih dari 1.500 perempuan pesisir dan kelompok rentan lainnya.

Kegiatan belajar dimulai di Desa Morodemak dan Desa Purworejo, Senin (5/8). Di Morodemak, kegiatan berlangsung di kantor Puspita Bahari, membahas topik “Pengorganisasian dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Nelayan”. Koordinator kelompok di Morodemak, Hidayah, menjelaskan bahwa komunitas ini mencakup berbagai profesi, dari pedagang ikan hingga pendamping korban kekerasan.

Seorang pendamping korban kekerasan, Salim, bergabung dengan Puspita Bahari karena keprihatinannya terhadap sulitnya korban mendapatkan keadilan. “Saya melihat dan merasakan betapa sulitnya korban mendapatkan pendampingan hukum,” ungkapnya.

Selanjutnya, rombongan mengunjungi Dukuh Tambakpolo, Desa Purworejo, untuk belajar tentang advokasi pengakuan identitas perempuan sebagai nelayan di KTP. Sejak 2016-2017, Puspita Bahari telah membantu 31 perempuan nelayan mengubah identitas di KTP mereka, yang penting untuk mendapatkan perlindungan sosial dari negara.

Kunjungan berlanjut ke Dukuh Timbulsloko, Desa Timbulsloko, Selasa (6/8), yang tenggelam akibat banjir rob. Kegiatan berfokus pada resiliensi perempuan dalam menghadapi krisis iklim. Perempuan Timbulsloko beradaptasi dengan membangun jalan dari kayu dan beralih profesi menjadi nelayan.

Setelah belajar dari Timbulsloko, Puspita Bahari, JPP Nusantara, dan Bina Desa diterima audiensi oleh pemerintah Kabupaten Demak. Perwakilan pemerintah berjanji untuk memperhatikan aspirasi dan tantangan yang dihadapi perempuan nelayan, terutama dalam akses layanan dan penganggaran pembangunan.

Kolaborasi ini diharapkan dapat terus memperkuat pemberdayaan dan advokasi hak-hak perempuan nelayan di seluruh Indonesia.