41 Ribu Peserta BPJS Dicoret, Dinkes Demak: Warga Tak Lagi Bisa Berobat Gratis
Kepala Dinkes Demak, dr Ali Maimun saat ditemui di Kantornya, Senin (16/6/2025). Foto: Sm
ARUSUTAMA.com — Ribuan warga miskin di Kabupaten Demak terancam kehilangan akses layanan kesehatan menyusul kebijakan penonaktifan kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Kementerian Sosial.
Kondisi ini dinilai bisa berdampak serius terhadap pelayanan kesehatan masyarakat dan pencapaian target Universal Health Coverage (UHC) di kabupaten demak.
Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Kabupaten Demak, Ali Maimun, menyampaikan kekhawatirannya atas kebijakan tersebut. Ia mengungkapkan bahwa hampir seluruh layanan kesehatan di Demak sangat bergantung pada keaktifan peserta BPJS.
“Hampir 98 persen pasien di Demak memanfaatkan BPJS. Dari angka itu, sekitar 60 persen merupakan peserta PBI yang dibantu pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Senin (16/6/2025).
Menurutnya, penonaktifan sekitar 41 ribu peserta PBI akan sangat berdampak terhadap akses layanan kesehatan, khususnya bagi warga kurang mampu. Ia menyoroti bahwa banyak dari mereka merupakan penderita penyakit kronis yang rutin membutuhkan perawatan medis.
“Orang miskin yang sebelumnya bisa berobat dengan BPJS, kini akan kesulitan k
arena statusnya dinonaktifkan. Mereka tidak mampu membayar iuran secara mandiri,” imbuhnya.
Ali juga menegaskan bahwa kebijakan ini bisa menjadi ancaman serius bagi target capaian UHC di Demak. Saat ini, tingkat keaktifan peserta JKN di daerah tersebut berada di angka 98 persen. Namun dengan penurunan jumlah peserta aktif, capaian itu akan jauh dari harapan.
“Jika banyak yang dinonaktifkan, otomatis keaktifan peserta akan menurun. Ini akan berdampak langsung terhadap keberhasilan program JKN dan pencapaian UHC,” tegasnya.
Sebagai informasi, di Provinsi Jawa Tengah terdapat sekitar 1,1 juta peserta PBI JKN yang telah dinonaktifkan oleh Kementerian Sosial. Demak menjadi salah satu daerah yang terdampak signifikan dari kebijakan tersebut. (Sm)
