Badan Otorita Pantura Resmi Dibentuk, Solusi Banjir Rob di Demak Tinggal Menunggu Waktu
Sekda Demak Akhmad Sugiharto usai menghadiri acara resmi di Pendopo Kabupaten Demak. Foto: Sm
ARUSUTAMA.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak menyatakan dukungan penuh atas keputusan Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Badan ini akan mengelola pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai langkah strategis untuk menanggulangi banjir rob yang selama ini menjadi ancaman serius di kawasan pantura, termasuk Demak.
Sekretaris Daerah (Sekda) Demak, Akhmad Sugiharto, menegaskan pihaknya menyambut baik langkah tersebut.
“Pemda menyambut baik adanya Badan Otorita Pantura,” ujarnya, Rabu (27/8/2025).
Sugiharto juga menyampaikan harapannya agar kehadiran Badan Otorita bisa mempercepat penanganan banjir rob di wilayah pesisir.
“Diharapkan dengan adanya ini nantinya penanganan banjir rob di pantura lebih cepat terealisasi,” tegasnya.
Pembentukan Badan Otorita ini ditetapkan melalui Keppres Nomor 76P Tahun 2025. Presiden melantik pimpinan badan tersebut di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Struktur kepemimpinan diisi oleh Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana Madya TNI (Purn) Didit Herdiawan Ashaf, sebagai Kepala, dengan dua wakil yakni Suhajar Diantoro dan Darwin Trisna Jawaitana.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pembentukan badan otorita diperlukan agar proyek tanggul laut tetap berjalan meskipun terjadi pergantian presiden.
“Nggak mungkin membangun tanggul laut dari barat sampai timur selesai dalam satu periode. Bisa 2–3 presiden mungkin baru selesai. Makanya diperlukan badan otorita sehingga pekerjaan tetap jalan,” jelasnya di Demak, Minggu (15/6/2025).
Proyek tanggul laut Pantura direncanakan membentang dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan prioritas utama Jakarta, Semarang, Demak, Pekalongan, Jepara, dan Rembang.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang ditunjuk sebagai Dewan Pengarah, menilai keberadaan badan ini akan meningkatkan efektivitas koordinasi.
“Saya rasa ini sesuatu yang sangat baik karena Kemenko Infra bisa lebih efektif bekerja di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan pembentukan Badan Otorita merupakan kebutuhan mendesak.
“Kurang lebih 20 juta warga tinggal di pesisir pantai utara. Karena kebutuhan itulah dibentuk Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa,” katanya.
Pemkab Demak berharap, dengan adanya Badan Otorita ini–solusi penanganan rob bisa lebih konkret dan berkesinambungan, sehingga warga pesisir mendapatkan perlindungan lebih baik dari ancaman banjir yang terus berulang setiap tahun. (Sm)
