PWNU Jateng Desak Pemerintah Serius Tangani Abrasi dan Rob di Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah
SEMARANG – Kegelisahaan masyarakat pesisir terhadap abrasi dan rob yang telah mengancam perkampungan mereka mendapat perhatian khusus PWNU Jateng.
PWNU pun memfasilitasi dan akan mendampingi mereka untuk memperjuangkan upaya penyelamatan wilayah besisir dari ancaman terkikis oleh abrasi dan ancaman perkampungan tenggelam menjadi laut.
“Adanya kegelisahan yang demikian, NU hadir di tengah masyarakat untuk bersama-sama mencarikan solusi,” kata Ubaidullah Shodaqoh, salah satunya melalui forum diskusi Rembug Batir Warga Pesisir Merawat Pesisir Menjaga Masa Depan Kehidupan yang digelar Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PWNU Jateng di Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Kota Semarang.
Kegiatan yang menghadirkan Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman, bersama anggota PkB lainnya Syarif Abdillah, Mochammad Zen Adv, dan H Fadlun tersebut dihadiri Ketua PWNU Jateng HM Muzamil dan seratusan warga korban abrasi serta rob dari Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan. Hadir pula perwakilan dari Walhi dan Koalisi Maleh dadi Segoro (MDS).
Mbah Ubaid menambahkan, pengurus NU harus dekat warga dan mendengar berbagai keluhan atau masalah yang dirasakan masyarakat.
“Jangan sampai pengurus NU tidak lagi mendengar kehendak masyarakat. NU harus hadir semampu mungkin di tengah masyarakat”, tuturnya.
Melalui forum rembug ini, Mbah Ubaid berharap para wakil rakyat yang duduk di DPRD Jateng dapat ikut memperjuangkan aspirasi tersebut. “Kami pun meminta pemerintah melakukan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang melingkupi masyarakat pesisir,” katanya.
Dalam diskusi yang dipandu moderator Hasan Hamid tersebut, mengemuka sejumlah faktor-faktor penyebab makin tingginya rob dan makin parahnya wilayah terdampak abrasi.
Penurunan tanah yang terjadi setiap tahun menjadi bagian dari penyebab tingginya rob. Sebab, air selalu menempati lokasi yang rendah. “Penurunan tanah ini disebabkan eksploitasi atau pengambilan air bawah tanah yang dilakukan di banyak tempat. Akibat ini tiap tahun tanah di wilayah Demak turun antara 10-15 cm,” ungkap Nadhif Alwi, warga Demak.
Kondisi itu diperparah oleh reklamasi pantai yang menjadikan abrasi semakin meluas ke wilayah timur Semarang.
Maka perlu ada ketegasan dari pemerintah terkait pengambilan air bawah tanah, juga Rencana Tata Ruang Wilayah yang perlu memihak kepada kelestarian lingkungan. Kondisi saat ini banyak pengalihan fungsi lahan yang membuat berkurangnya kawasan resapan air.
“Di Demak sendiri kawasan industri ditambah semakin luas yang diperkirakan akan banyak pengambilan air bawah tanah,” ucapnya.
Di antara solusi sementara yang dapat dilakukan, usul Amin, warga Bonang Demak adalah pembangunan tanggul laut, kemudian normalisasi sungai. Namun demikian dia mengusulkan agar PWNU Jateng bersama DPRD, Pemerintah dan akademisi melakukan kajian yang mendalam bentuk solusi terbaik untuk mengatasi abrasi dan rob yang berpotensi menenggelamkan desa-desa di pesisir Pantai Utara Jawa Tengah.
Mendengar masukan tersebut, Wakil Ketua DPRD Jateng H Sukirman menyampaikan bahwa saat ini legislatif sedang menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) DPRD Jateng yang salah satu anggotanya adalah Syarif Abdillah. Pansus tersebut diharapkan melahirkan Perda yang akan menjadi landasan hukum agar program pembangunan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
Pihaknya setuju agar PWNU membentuk tim untuk mencari solusi terbaik, yaitu solusi yang bersifat jangka panjang. (Sam)
