Jokowi Minta Kebebasan Demokrasi Jangan Dikotori dengan Kebencian dan Fitnah
Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam HUT RI ke-78. Foto: Tangkapan layar.
Arusutama.com – Dalam Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Demak, Presiden Joko Widodo dalam sambutan pidato kenegaraannya melalui webinar di Gedung Nusantara Senayan Jakarta, meminta agar kebebasan demokrasi jangan dikotori dengan kebencian dan fitnah, Rabu (16/8/2023).
Kebebasan dan demokrasi yang digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah, bagi Jokowi merupakan sebuah polusi. Dimana polusi tersebut akan menggerogoti kebudayaan luhur bangsa, kebencian dan fitnah yang meluas akan sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa indonesia yang besar.
“Saya tau, ada yang mengatakan bahwa saya bodoh, plonga-plongo, tak tau apa-apa, firaun, tolol, ya tak apa-apa. Sebagai pribadi saya menerima saja. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budaya budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatan mulai hilang,” sesal Jokowi.
Memasuki tahun politik, Jokowi mengaku sering menjadi bahan ‘kode’ meskipun ia tahu bahwa hal tersebut hanya guyonan.
“Setiap ditanya soal capres–jawabannya belum ada arahan dari Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak Lurah?. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah, dan belakangan saya baru tau yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya,” katanya disusul gelak tawa peserta paripurna.
Kemudian, Jokowi menegaskan bahwa dirinya bukanlah Pak Lurah, namun seorang presiden.
“Saya bukanlah lurah, saya adalah presiden republik indonesia,” tegas Jokowi yang nampak semakin berkharisma dengan gaun adat Maluku yang melekat padanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dirinya juga bukan ketua umum partai politik, bukan pula ketua koalisi partai. Dan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menentukan capres dan cawapres itu adalah dari partai politik dan koalisi partai politik.
“Itu bukan wewenang saya, bukan wewenang pak lurah. Sayapun tahu–itu sudah resikonya menjadi presiden, tak kaget jika dijadikan alibi ataupun tameng,” ujarnya.
Jokowi juga heran, ketika melakukan kunjungan ke daerah-daerah seringkali melihat potonya terpampang bersama dengan para capres, padahal waktu kampanye belum dimulai.
“Anehnya, poto saya kok banyak yang dipasang dimana-mana dengan para capres.” candanya.
Senada, ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Lanyalla Mahmud Mattalitti mengajak kepada masyarakat agar jangan sampai karena konstestasi politik menjadi hilangnya rasa pancasila.
“Mari kita hentikan konstestasi politik yang semata-mata ingin sukses meraih kekuasaan dengan cara liberal, karena telah menjadikan kehilangan bangsa kita dari kehormatan, etika, rasa dan jiwa nasionalisme serta patriotisme,” harapnya.
Ia berharap dalam momentum sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia dapat membangun kesadaran kolektif bangsa indonesia untuk kembali kepada pancasila sebagai falsafah bangsa indonesia secara utuh.
Rapat paripurna istimewa tersebut juga dihadiri oleh Bupati Demak, Wakil Bupati, Unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Demak, Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, Camat dan para Insan Pers dan Media. (Sam)
