Upaya Mengcounter Distorsi Sejarah Kolonial, Forum Kajian Demak Bintoro dan Walisongo Dibentuk
Pengukuhan Forum Kajian Sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo di Jogoloyo, Wonosalam, Demak, Jumat (19/7). Foto: Ist.
ARUSUTAMA.com – Forum Kajian Sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo resmi dikukuhkan dalam rapat yang digelar di kediaman Ahmad Kastono Abdullah Hasan, Perumahan Bumi Wonosalam Asri, Jogoloyo, Demak, Jumat (19/7) malam.
Ketua Forum Kajian Sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo, Rohmad Soleh, mengungkapkan bahwa sebelum berubah nama menjadi forum kajian, lembaga ini dikenal sebagai Tim Partner Diskusi Sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo.
Tim ini dibentuk oleh Ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kabupaten Demak periode 2018-2022, Muhammad Ali Maskun, pada tahun 2021. Pada tahun 2023, tim ini berubah nama menjadi Forum Diskusi Sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo, dan akhirnya pada tahun 2024 bertransformasi menjadi Forum Kajian Sejarah.
Rohmad Soleh menjelaskan, forum ini dibentuk sebagai upaya untuk mengcounter sejarah terkait Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo yang selama ini banyak diputarbalikkan oleh naskah babat dan serat hasil prakarsa kolonial Belanda yang mengandung politik devide et impera.
“Harapannya, dengan adanya forum ini, masyarakat akan memahami sejarah yang sebenarnya,” katanya.
Senada, Sekretaris Forum, Taufikul Lutfi Rois, menyampaikan bahwa keberadaan forum ini diharapkan dapat membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menghindari pengaruh politik devide et impera yang dilakukan oleh Belanda terhadap generasi Z dan generasi berikutnya.
“Belanda tidak hanya menjajah secara fisik selama 350 tahun, tetapi juga menghancurkan peradaban Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo. Tokoh-tokoh asli dihilangkan secara literasi dan diganti dengan tokoh lain yang memiliki gelar sama,” tegasnya.
Sementara itu, seorang peneliti sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo, Ahmad Kastono Abdullah Hasan, mengungkapkan bahwa penelitiannya dilakukan atas perintah KH. Muslim Rifa’i Imampuro, pemimpin Ma’had Islami Pancasila Sakti Al-Muttaqin, pada 2 Mei 2004.
Dalam penelitian selama lebih dari dua dekade, ia telah mengkaji sekitar 38 naskah babat dan serat serta 212 literatur yang terbit di Indonesia. Selain itu, ia juga melakukan observasi lapangan ke lebih dari 300 lokasi makam wali dan tempat bersejarah lainnya.
“Selama penelitian saya, saya menemukan bahwa Belanda telah memporak-porandakan sejarah Kerajaan Demak Bintoro dan Walisongo sejak abad ke-18 hingga pertengahan abad ke-20,” jelas Ahmad.
“Meskipun beberapa informasi dari Belanda masih valid, seperti prasasti waringinpitu yang memuat tentang 14 negara bagian di Majapahit, informasi terkait sejarah Demak Bintoro dan Walisongo banyak yang dikacaukan,” pungkasnya.
