Dampak Krisis Iklim Kian Parah, Perempuan Nelayan Demak Suarakan Tuntutan
Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari seusai rembuk pesisir demak di Dukuh Tambakpolo, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang. Foto: Sm
ARUSUTAMA.com – Dalam rangka Peringatan Hari Perempuan Internasional 2025, nelayan perempuan di Demak menggelar “Rembuk Pesisir: Nelayan Perempuan Nelayan Demak” bersama Komunitas Puspita Bahari, Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA).
Acara yang berlangsung di Dukuh Tambakpolo, Desa Purworejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, ini bertujuan untuk menggali permasalahan yang dihadapi perempuan nelayan serta mendorong kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka.
Ketua Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari, Masnuah, mengungkapkan bahwa perempuan nelayan semakin merasakan dampak perubahan iklim.
“Ada masa di mana mereka benar-benar terpuruk, tidak bisa melaut sama sekali, dan ada juga saat di mana hasil tangkapan mereka nihil. Bahkan, mereka menghadapi fenomena ombak besar yang menimbulkan ketakutan luar biasa,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Dari rembuk ini, muncul desakan agar pemerintah daerah lebih serius dalam memberdayakan perempuan nelayan yang terdampak krisis iklim. Masnuah menekankan pentingnya skema dukungan, baik berupa bantuan sosial maupun peluang ekonomi alternatif.
“Ini harus masuk dalam anggaran belanja daerah dan bersifat ramah perempuan,” tambahnya.
Selain itu, skema perlindungan bagi perempuan nelayan juga menjadi perhatian utama. Masnuah menyoroti pentingnya asuransi yang didukung pemerintah daerah, termasuk pembebasan iuran agar mereka merasa lebih aman saat melaut.
Pemda Demak dan Pemprov Jateng juga didorong untuk mengalokasikan anggaran khusus bagi perempuan, tidak hanya dalam merespons dampak krisis iklim, tetapi juga untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan berbasis gender.
“Jangan sampai solusi yang diberikan justru menjadi solusi palsu. Misalnya, pembangunan tol yang dianggap bisa mengatasi banjir rob, malah memperburuk kondisi dan meningkatkan risiko kemiskinan serta kekerasan dalam rumah tangga,” tegasnya.
Dalam peringatan Hari Perempuan Internasional ini, para peserta rembuk menegaskan pentingnya keterlibatan perempuan dalam perumusan kebijakan. Mereka berharap pemerintah memberikan dukungan nyata terhadap gerakan perempuan, terutama bagi mereka yang berada di garis depan menghadapi perubahan iklim dan tantangan sosial ekonomi.
Sebagai informasi, Hari Perempuan Internasional atau International Women’s Day (IWD) diperingati setiap tanggal 8 Maret sebagai momentum perjuangan perempuan di berbagai bidang. (Sm)
