Industri Demak Masih Stabil, Dinnakerind: Belum Ada PHK Akibat Efisiensi
Karyawan PT Glory Industrial Demak. Foto: Ika
ARUSUTAMA.com – Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap sektor industri dan tenaga kerja di Kabupaten Demak. Namun, hingga saat ini, belum ada indikasi signifikan bahwa kebijakan tersebut memengaruhi dunia usaha maupun tenaga kerja di kabupaten demak.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinnakerind) Kabupaten Demak, Agus Kriyanto, mengungkapkan bahwa sejauh ini belum terlihat dampak nyata dari kebijakan tersebut terhadap sektor swasta. Namun, ia tidak menampik kemungkinan adanya pengaruh pada bidang perhotelan dan transportasi akibat pemotongan anggaran perjalanan dinas.
“Kita belum melihat adanya pengaruh yang signifikan terhadap teman-teman di sektor swasta. Mungkin yang berpotensi terdampak adalah sektor perhotelan dan transportasi karena adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas,” ujar Agus, Rabu (12/3/2025).
Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa hingga kini belum ada laporan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Demak akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau di perusahaan, kami belum menerima laporan terkait hal itu,” jelasnya.
Meski demikian, Agus berharap kebijakan ini tidak memberikan dampak besar bagi perusahaan-perusahaan di Demak. Ia optimistis dunia usaha di daerah demak masih bisa bertahan dan beradaptasi dengan situasi yang ada.
“Dan saya berharap juga tidak sampai terjadi dampak yang signifikan. Artinya, saat ini efisiensi belum benar-benar terasa di sektor industri dan tenaga kerja,” katanya.
Di sisi lain, Agus mengungkapkan bahwa ada satu perusahaan yang mengajukan pengurangan jam kerja. Namun, hal itu bukan disebabkan oleh kebijakan efisiensi anggaran, melainkan karena penurunan ekspor yang mereka alami.
“Hanya saja, kemarin ada satu perusahaan yang mengajukan pengurangan jam kerja, tetapi bukan karena dampak efisiensi, melainkan akibat berkurangnya ekspor. Jadi, mereka belum sampai pada tahapan PHK, hanya pengurangan jam kerja,” jelasnya.
Hingga saat ini, Agus menegaskan bahwa belum ada indikasi yang mengarah pada PHK massal di wilayah Demak akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
“Sampai dengan saat ini belum ada yang mengarah ke PHK,” pungkasnya. (Sm)
